Pemerintah Catalonia Bahas Kelanjutan Referendum

VIVAnews - Pemerintah Catalonia di Spanyol pada Senin kemarin mengatakan akan menentukan lanjut atau tidak untuk menggelar referendum Rabu pekan depan. Menurut Juru Bicara Pemerintah Catalonia, Francesc Homs, mengatakan tidak mungkin mereka bisa menggelar referendum tanpa diputuskan lebih dulu.

Stasiun berita Channel News Asia, edisi Selasa, 7 Oktober 2014 melansir kemungkinan pengambilan keputusan akan dilakukan sekitar tanggal 13, 14 dan 15 Oktober 2014. Homs menyarankan daripada referendum digelar tanggal 9 November mendatang, lebih baik Pemerintah Catalonia memberi waktu lebih. 

"Anda bisa memperpanjang waktunya, tapi kami tidak bisa melakukan hal ini, jika referendum tetap digelar pada 7 November atau 8 November," kata dia. 

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh harian nasional El Pais pada Minggu kemarin, melansir lebih banyak warga Catalonia yang menginginkan Presiden Artur Mas untuk mematuhi hasil keputusan sidang yang membekukan rencana referendum di sana. Sebanyak 45 persen Warga Catalonia menginginkan agar Mas mematuhi ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 

Mereka juga mengharapkan Pemerintah Catalonia bisa menegosiasikan cara untuk memggelar sebuah referendum yang menghormati konstitusi. 

Total yang menolak menggelar referendum berjumlah 2 dari 10 warga Catalonia atau 23 persen.

Sisanya sebanyak 25 persen menginginkan para pemimpin regional mencari jalan alternatif agar bisa merdeka namun tidak melalui jalur referendum.

Dalam survei itu juga ditunjukkan hampir separuh responden lebih memilih Catalonia tetap bersama Spanyol, jika mereka diberikan status khusus. Hanya sebanyak 29 persen yang menginginkan kemerdekaan penuh. 

Partai pro kemerdekaan Catalonia pada Jumat pekan lalu menyatakan mereka bersatu untuk bisa menggelar sebuah referendum. Apabila referendum tetap diadakan pada 9 November mendatang, maka akan menjadi krisis konstitusional selama berpuluh-puluh tahun di Spanyol. 

Padahal, keinginan Warga Catalonia untuk merdeka sudah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi Spanyol.

Usulan Dialog

Seruan untuk merdeka itu direspons Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, dengan usulan dialog dan penegakan hukum. 

"Ini merupakan jalan keluar dari situasi semacam ini di Catalonia. Tidak ada satu pun yang berada di atas hukum. Saya ingin kita semua tetap bersatu," kata Rajoy dan dikutip kantor berita Australia, AAP.

Keinginan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol kian menguat ketika Skotlandia melakukan referendum. Walaupun hasil suara menunjukkan warga Skotlandia masih tetap ingin bergabung dengan Inggris.

Alasan Warga Catalonia memisahkan diri, karena wilayah yang dihuni oleh 7,5 juta penduduk itu merasa diperlakukan tidak adil. Padahal, Catalonia merupakan daerah yang subur. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak adil yaitu bagaimana pajak yang dibayarkan Warga Catalonia digunakan pemerintah pusat di Madrid. (ren)