Demokrat: Banyak Program Jokowi yang Sisakan Tanda Tanya

VIVAnews - Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron, Minggu 23 November 2014, menilai banyak hal dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengabaikan prinsip good governance dan tidak ada penjelasan.

Hal ini, kata dia, tercermin dalam penggabungan nomenklatur kementerian, peluncuran tiga "kartu sakti", serta kenaikan harga bahan bakar minyak tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik.

"Kami mendukung 1.000 persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan di kemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden," ujarnya melalui pesan tertulis.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu mengatakan, penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum dijelaskan arah dan tujuannya. Misalnya, kenapa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi digabung, kenapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi dipisah, kenapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung, serta kenapa Kementerian ESDM tergabung dalam Kementerian Koordinator Maritim.

"Hal itu masih menyisakan tanda tanya, kemudian tiba-tiba muncul peluncuran berbagai kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari mana program itu. Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu. Dari mana anggaran pembuatan kartunya. Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Semua ini harus dijelaskan kepada publik," tegas dia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu juga mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tanpa penjelasan. Apalagi, lanjut dia, terkesan kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan dampak yang ditimbulkan.

"Dalam pandangan saya tidak tepat waktunya. Rakyat belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan bahan bakar gas (BBG). Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat," jelas dia.

Atas seluruh kebijakan ini, Herman meminta pemerintah untuk memberi penjelasan secara utuh, apakah semua langkah yang diambil sudah sesuai perundang-undangan atau belum.

"Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya," katanya.