Kapolri belum beri lampu hijau pelaksanaan Munas Golkar di Bali

• Ini perintah lengkap Menko Polhukam larang Munas Golkar di Bali
• Ketua Gerindra minta Jokowi pecat Tedjo yang larang Munas Golkar
• PPATK bakal pelototi aliran uang di Munas Golkar

Merdeka.com - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali yang akan berlangsung 30 November - 3 Desember mendatang. Tedjo khawatir, kisruh internal yang terjadi di Partai Golkar akan mengganggu keamanan di Bali.

Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan Munas Partai Golkar tidak perlu izin dari pihak kepolisian. Karena kegiatan partai politik hanya perlu melakukan pemberitahuan menjalankan kegiatan.

"Pemberitahuan sudah diberitahukan ke kami. Kami evaluasi apakah ada masalah. Kegiatan parpol ini adalah pemberitahuan bukan izin. Pemberitahuan diterima atau tidak terima kami lihat dahulu dari aspek keamanan," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/11).

Sutarman menambahkan, apabila Munas Golkar yang direncanakan untuk memilih Ketua Umum Golkar itu terselenggara, ia siap menerjunkan personel untuk mengamankan jalannya Munas. "Kami siap amankan. Kami akan berkoordinasi dengan wilayah (Kepolisian Bali) Karena tugas kami bukan untuk internal partai. Tapi untuk antisipasi apabila ada kisruh dan ada korban," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini bahwa Munas Partai Golkar akan tetap dilakukan pada 30 November 2014 di Bali. Ia mengatakan, upaya pembatalan pelaksanaan munas di Bali tidak akan terjadi.

"Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Polri (untuk menolak pelaksanaan munas)," ujar Aburiza