TNI Akan Mulai Mengawal Distribusi Migas
VIVAnews - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk mengawal distribusi dan produksi di sektor hulu Migas. Kerjasama antar institusi ini telah dituangkan sekaligus ditandatangani dalam nota kesepahaman (MoU) di Nusa Dua, Bali.Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, mengatakan sebelumnya istitusinya telah meneken MoU dengan Polri. Menurutnya sektor energi dan ketahanan nasional ibarat dua sisi mata uang.
Kerja sama menurutnya juga bertujuan memberikan pemahaman di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tentang hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi TNI/Polri.
"Bisa memberikan pemahaman industri hulu migas," kata Gde di Nusa Dua, Bali, Rabu 19 November 2014.
Bagi SKK Migas, MoU dengan TNI menurut Gde merupakan hal penting. MoU menurutnya dibutuhkan untuk memberikan payung hukum bagi pelibatan TNI dalam membantu pengamanan aset dan kegiatan operasional KKKS di wilayah kerja mereka.
"Jadi, MoU ini merupakan payung hukum bagi kita untuk mengucurkan anggaran. TNI/Polri bertugas memberikan jasa dan peralatan pengamanan," ujarnya.
Mengenai nilai kerja sama yang disepakati, Gde tak bersedia menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan nilainya di bawah Rp2 miliar setiap hari.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada banyak sekali persoalan di sektor migas yang perlu pengawalan.
"Ada distribusi, kemudian ada produksi. Bayangkan saja kalau distribusi migas terhambat di suatu daerah, apa yang terjadi? Nah itulah yang harus kita kawal bersama-sama dengan aparat kepolisian juga," katanya.
Dalam melakukan pengamanan, Gatot mengaku institusinya akan bersinergi dengan Polri. "Keamanan polisi yang di depan. Kita akan membantu," ujarnya.
Gatot mengatakan tidak ada masalah antara personel TNI dan Polri. Mengenai bentrokan yang seringkali terjadi, Gatot mengatakan jika hal itu hanya permasalahan perorangan dan oknum-oknum saja. Gatot juga mengatakan jika TNI-AD memiliki kendaraan dan alat-alat yang telah dipersiapkan untuk melakukan pengawalan.
"Fungsi kontrol nanti leadernya SKK Migas," katanya.
Soal teknis kerja sama, Gatot mengaku tengah dilakukan pembahasan intensif. Namun yang pasti ada banyak sekali penyelundupan dan pencurian minyak dan gas yang terjadi di beberapa daerah.
"Banyak daerah yang berpotensi, kita waspadai. SKK Migas yang tahu persis daerah yang mesti jadi prioritas," ujarnya.
Pada saat yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marsetio, mengaku telah mengerahkan kapal-kapal untuk mengamankan wilayah laut Indonesia.
"Bisa memberikan pemahaman industri hulu migas," kata Gde di Nusa Dua, Bali, Rabu 19 November 2014.
Bagi SKK Migas, MoU dengan TNI menurut Gde merupakan hal penting. MoU menurutnya dibutuhkan untuk memberikan payung hukum bagi pelibatan TNI dalam membantu pengamanan aset dan kegiatan operasional KKKS di wilayah kerja mereka.
"Jadi, MoU ini merupakan payung hukum bagi kita untuk mengucurkan anggaran. TNI/Polri bertugas memberikan jasa dan peralatan pengamanan," ujarnya.
Mengenai nilai kerja sama yang disepakati, Gde tak bersedia menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan nilainya di bawah Rp2 miliar setiap hari.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada banyak sekali persoalan di sektor migas yang perlu pengawalan.
"Ada distribusi, kemudian ada produksi. Bayangkan saja kalau distribusi migas terhambat di suatu daerah, apa yang terjadi? Nah itulah yang harus kita kawal bersama-sama dengan aparat kepolisian juga," katanya.
Dalam melakukan pengamanan, Gatot mengaku institusinya akan bersinergi dengan Polri. "Keamanan polisi yang di depan. Kita akan membantu," ujarnya.
Gatot mengatakan tidak ada masalah antara personel TNI dan Polri. Mengenai bentrokan yang seringkali terjadi, Gatot mengatakan jika hal itu hanya permasalahan perorangan dan oknum-oknum saja. Gatot juga mengatakan jika TNI-AD memiliki kendaraan dan alat-alat yang telah dipersiapkan untuk melakukan pengawalan.
"Fungsi kontrol nanti leadernya SKK Migas," katanya.
Soal teknis kerja sama, Gatot mengaku tengah dilakukan pembahasan intensif. Namun yang pasti ada banyak sekali penyelundupan dan pencurian minyak dan gas yang terjadi di beberapa daerah.
"Banyak daerah yang berpotensi, kita waspadai. SKK Migas yang tahu persis daerah yang mesti jadi prioritas," ujarnya.
Pada saat yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marsetio, mengaku telah mengerahkan kapal-kapal untuk mengamankan wilayah laut Indonesia.
Menurutnya 40 kapal sudah berada di setiap perbatasan. Marsetio mengatakan wilayah perbatasan panjang dan luas. Sehingga patroli harus dilakukan secara bergantian.
"Ada siklusnya. Stand by terus," katanya. (adi)
"Ada siklusnya. Stand by terus," katanya. (adi)
Post a Comment