Bamsoet: Tak ada alasan Menkum HAM tunda kepengurusan Golkar

Merdeka.com - Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo menegaskan, seluruh dokumen Munas Bali sudah lengkap dan memenuhi syarat. Bahkan, menurut dia, mayoritas pengurus Golkar menolak Munas Ancol yang digelar kubu Agung Laksono.

Bambang mengatakan, untuk menguatkan dokumen ke Kemenkum HAM, pihaknya menyertakan pernyataan seluruh pengurus DPD I dan II yang menolak Munas Ancol. Terlebih lagi, 80 dari 90 anggota Fraksi Golkar di DPR sepakat menolak Munas Ancol.

"Kita juga sudah melengkapi surat pernyataan dari ketua dan sekretaris 34 DPD I dan 400-an lebih Ketua dan sekretaris DPD II se-Indonesia yang menolak Munas Ancol dan hanya mengakui hasil Munas IX Bali. Plus peryataan sikap 80-an lebih dari 90 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang juga menolak Munas Ancol," kata Bambang dalam pesan singkat, Senin (15/12).

Dengan dokumen tersebut, Bambang merasa tidak ada alasan bagi Kemenkum HAM untuk menunda pengesahan kepengurusan Golkar di tangan Ical. Meskipun dari data yang masuk ke Kemenkum HAM, kubu Agung juga menyerahkan kepengurusan hasil Munas Ancol.

"Jadi, sangat jelas bahwa penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali sama sekali tidak memunculkan perselisihan kepengurusan. Dengan begitu, tidak ada alasan hukum bagi Menkum HAM untuk menunda, apalagi menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas IX di Bali," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Bambang berpendapat, Munas Bali bisa saja ditolak jika ada penolakan setidaknya dari 2/3 pemilik suara sah. Namun kenyataannya, Munas Bali berjalan lancar tanpa ada hambatan.

"Kecuali ketika itu Agung Laksono dan kawan-kawan hadir di forum Munas IX Bali dan mampu menggalang dukungan dari minimal 2/3 peserta Munas untuk menyatakan penolakan terhadap struktur kepengurusan yang ditetapkan Aburizal Bakrie, barulah Menkumham punya alasan legal untuk menggantung pengesahan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali," pungkasnya.