Menlu Retno akui sulit mendata para TKI

Merdeka.com - Banyaknya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P Marsudi mengakui sulitnya mendata para TKI yang jumlahnya mencapai lebih dari enam juta orang itu. Dengan memiliki data-data lengkap para TKI diharapkan akan lebih mudah menangani kasus-kasus yang dialami TKI.
Retno bahkan rela membuang egonya untuk keselamatan dan perlindungan TKI. Hal tersebut dikatakan Menlu Retno usai menjadi pembuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan TKI dan BHI di Gedung Nusantara Kemlu, Jakarta, Rabu (17/12).
"Presiden sudah beri arahan angkat semua ego struktural kita. Kalau dari saya pribadi, sudah tidak punya ego. Saya sudah serahkan semua itu. Yang paling penting WNI aman dan terproteksi," ujar Menlu Retno.
Buat mendata para WNI, Menlu Retno mengatakan hal itu memang menjadi tantangan besar bagi kementerian luar negeri dan beberapa kementerian lain selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga bagian imigrasi disebut sebagai rekan kerja Kemlu.
"Kita kerja sama karena kalau ada masalah dan datanya tidak ada di kita (Kemlu) tentu kita kerja ekstra untuk cari datanya. Susah loh cari data itu, kita harus tahu dia ini dari mana, sekarang di mana dan paspornya bagaimana. Tapi kalau kita kerja sama jadi meringankan," katanya.
KKP menjadi salah satu partner Kemlu lantaran banyak anak buah kapal (ABK) Indonesia bekerja di kapal-kapal asing. Menteri Retno beri contoh ABK yang kerja di Korea Selatan, untuk melakukan perlindungan, Kemlu harus minta data ke KKP.
Menlu mengakui saat ini masih ada WNI yang belum terdaftar dan dalam waktu dekat akan segera terdaftar di Kemlu.