BBM Naik, Fraksi Demokrat Bantah Pemerintah SBY Biang Keladi
VIVAnews - Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat tidak terima jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dianggap sebagai biang keladi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dewan Penasihat Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan, tidak ada alasan menyalahkan pemerintahan SBY soal kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, apa yang dilakukan SBY sudah sesuai dengan UU APBN.
Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR itu juga mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi-JK di tengah harga minyak dunia yang sedang turun. "Ini bisa berindikasi melanggar undang-undang," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan perbedaan tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dengan dana kompensasi di era SBY.
"Memang betul Jokowi juga keluarkan tiga kartu, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, tapi mengkopi (jiplak) kebijakan SBY," tegas dia.
Atas program-program ini, Agus menyatakan DPR bisa saja menyampaikan hak untuk bertanya kepada pemerintah. "Menurut kami, ini ada indikasi bisa melanggar undang-undang," kata dia.
Dewan Penasihat Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan, tidak ada alasan menyalahkan pemerintahan SBY soal kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, apa yang dilakukan SBY sudah sesuai dengan UU APBN.
Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR itu juga mempertanyakan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi-JK di tengah harga minyak dunia yang sedang turun. "Ini bisa berindikasi melanggar undang-undang," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan perbedaan tiga kartu sakti yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dengan dana kompensasi di era SBY.
"Memang betul Jokowi juga keluarkan tiga kartu, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, tapi mengkopi (jiplak) kebijakan SBY," tegas dia.
Atas program-program ini, Agus menyatakan DPR bisa saja menyampaikan hak untuk bertanya kepada pemerintah. "Menurut kami, ini ada indikasi bisa melanggar undang-undang," kata dia.
Post a Comment