BBM Naik, Kartu "Sakti" Jokowi Belum Tentu Redam Gejolak

Warga menunjukkan sejumlah 'Kartu Sakti' saat didistribusikan di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2014).

VIVAnews - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan kartu sakti, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, diyakini tak akan mampu meredam gejolak publik menghadapi kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, penyediaan kartu tersebut tanpa disertai program padat modal yang bisa membuat masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.
"Kompensasi BBM boleh, tapi jangan lama-lama. Itu tidak akan membantu, pemerintah wajib buatkan program yang padat karya," ujar mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, Aviliani di Gedung Prasada Sasana Karya Jakarta, Senin, 17 November 2014.

Program padat modal, menurut Aviliani, diperlukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia dari dampak kenaikan BBM. Dengan begitu, perkiraan pertambahan masyarak miskin akan dapat ditekan.
"Saat ini saja lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Jangan sampai jumlah ini bertambah, jadi siapkan penyangganya dengan program padat modal," ujarnya.

Ia mencontohkan, di Provinsi Jawa Barat. Di daerah itu, masyarakat miskin dibantu dengan diperkerjakan. Sehingga tidak membuat ketergantungan.
"Mereka diberi uang Rp1 juta tapi dengan syarat mereka harus kerja. Inilah bentuk padat modal, jadi bukan cuma kasih uang saja," katanya

Ekonom Bank Nasional Indonesia, Ryan Kiryanto, menambahkan, efek kenaikan BBM memang pasti akan dirasakan masyarakat. Inflasi akan meningkat melewati kondisi inflasi sebelumnya.

Namun Ryan meyakini bahwa kondisi itu hanya akan berlangsung selama beberapa pekan. Setelah itu, kondisi akan kembali normal. "Efeknya sekitar tiga bulanan, setelah itu akan normal lagi. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan harga keekonomian yang baru," kata Ryan.

No comments

Powered by Blogger.