Menteri Rini Diminta Transparan Seleksi Dirut Pertamina
VIVAnews - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno agar transparan dalam menyeleksi Dirut Pertamina. Koalisi ini juga meminta agar Rini menyampaikan kepada publik tentang kriteria umum dan khusus untuk posisi dirut dan direksi Pertamina.
Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi Dirut Pertamina. Tujuannya, membuktikan komitmen pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan transparan dalam pengelolaan pemerintahannya.
Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia Fabby Tumiwa mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik.
Selain itu, anggaran belanjanya dan asetnya yang cukup besar. Perseroan ini juga rentan mengalami intervensi politik dan jadi "sapi perah" untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai politik.
"Direktur utama dan dewan direksi yang berintegritas, profesional, dan punya rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang mengeksplotias Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," kata Fabby, Sabtu 15 November 2014.
Menurut dia, sebagai perusahaan nonlisted, proses seleksi dirut, direksi, dan komisarisnya seharusnya menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan Good Corporate Governance BUMN di tanah air. Fabby berharap pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.
Sementara itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan Pertamina juga harus dipimpin orang yang memiliki kapabilitas dalam industri migas.
"Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi orang ‘titipan’ saja," katanya.
Dirut Pertamina, lanjut Maryati, juga harus mampu memotong rantai perdagangan minyak dan pengadaan BBM yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi (cost) agar publik dapat merasionalisasi harga bbm yang dikonsumsi masyarakat.
Ketua Badan Pengawas PWYP Indonesia Fabby Tumiwa mengatakan Pertamina merupakan BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik.
Selain itu, anggaran belanjanya dan asetnya yang cukup besar. Perseroan ini juga rentan mengalami intervensi politik dan jadi "sapi perah" untuk kepentingan ekonomi dari berbagai pihak, khususnya partai politik.
"Direktur utama dan dewan direksi yang berintegritas, profesional, dan punya rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang mengeksplotias Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," kata Fabby, Sabtu 15 November 2014.
Menurut dia, sebagai perusahaan nonlisted, proses seleksi dirut, direksi, dan komisarisnya seharusnya menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan Good Corporate Governance BUMN di tanah air. Fabby berharap pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekruitmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.
Sementara itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan Pertamina juga harus dipimpin orang yang memiliki kapabilitas dalam industri migas.
"Karena itu, sudah seharusnya Menteri BUMN memiliki visi yang sama dengan presiden dalam proses seleksi Dirut Pertamina. Jangan sampai ada dugaan publik, Dirut Pertamina nantinya hanya menjadi orang ‘titipan’ saja," katanya.
Dirut Pertamina, lanjut Maryati, juga harus mampu memotong rantai perdagangan minyak dan pengadaan BBM yang tidak efektif, termasuk membuat transparan perhitungan subsidi BBM, khususnya pada aspek biaya produksi (cost) agar publik dapat merasionalisasi harga bbm yang dikonsumsi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Rini Soemarno mengaku telah mengantongi nama-nama calon Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Nama-nama itu saat ini tengah diproses.
"Ada tujuh (nama)," katanya.
Rini mengatakan tenggat waktu pemilihan Dirut Pertamina jatuh pada 30 November 2014. Kementerian akan menilai ketujuh calon sebelum namanya diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA).
Seperti diketahui, Pertamina mempunyai ambisi yang cukup besar yakni menjadi perusahaan kelas dunia (World Class Company). Berdasarkan Roadmap yang disusun, dalam lima tahun ke depan, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Petronas.
"Ada tujuh (nama)," katanya.
Rini mengatakan tenggat waktu pemilihan Dirut Pertamina jatuh pada 30 November 2014. Kementerian akan menilai ketujuh calon sebelum namanya diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA).
Seperti diketahui, Pertamina mempunyai ambisi yang cukup besar yakni menjadi perusahaan kelas dunia (World Class Company). Berdasarkan Roadmap yang disusun, dalam lima tahun ke depan, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Petronas.
Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (boepd) atau naik 11,9 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.
Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan seni lai US$79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar US$3,44 miliar.
Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan seni lai US$79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar US$3,44 miliar.
Post a Comment