Jadi Sejarah, Dualisme di DPR Akan Dibukukan
VIVAnews - Dua koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat sepakat berdamai, Senin 17 November 2014. Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan peristiwa dualisme di DPR ini akan dibukukan.
"Ini adalah peristiwa politik yang belum pernah terjadi, great lock atau saling mengunci," ujar Pram usai penandatanganan MoU Koalisi Merah Putih-Koalisi Indonesia Hebat di Gedung DPR.
Menurutnya, kejadian ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuk politisi muda dan anak bangsa jika kejadian serupa terulang kembali. "Maka kita mengusulkan menyusun buku, karena yang seperti ini mungkin saja terjadi di kemudian hari," kata dia.
Agar konflik serupa tidak terulang kembali, menurut Pram, yang diperlukan adalah kedewasaan, menghilangkan ego pribadi, dan menghilangkan pernyataan-pernyataan keras.
"Sumber persoalan ada di UU MD3, dimana kuorum fraksi adalah 5+5. Tapi saya meyakini ke depan tidak akan terjadi lagi," kata Pram.
Melelahkan
Mantan wakil ketua DPR itu mengakui proses penyelesaian konflik dua kubu ini cukup melelahkan.
"Saya bertemu Hatta (Hatta Rajasa) itu dalam waktu satu bulan ini mungkin lebih sering ketemu daripada anak mantunya," kata Pram.
Meski begitu, Pram optimis revisi Undang-undang MD3 yang disepakati kedua belah pihak akan diselesaikan sebelum DPR memasuki masa reses pada 5 Desember 2014.
"Yang paling penting perlu itikad baik pemerintah, karena selain DPR juga ada pemrintah. Dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi tentang UU MD3," jelas dia.
"Ini adalah peristiwa politik yang belum pernah terjadi, great lock atau saling mengunci," ujar Pram usai penandatanganan MoU Koalisi Merah Putih-Koalisi Indonesia Hebat di Gedung DPR.
Menurutnya, kejadian ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuk politisi muda dan anak bangsa jika kejadian serupa terulang kembali. "Maka kita mengusulkan menyusun buku, karena yang seperti ini mungkin saja terjadi di kemudian hari," kata dia.
Agar konflik serupa tidak terulang kembali, menurut Pram, yang diperlukan adalah kedewasaan, menghilangkan ego pribadi, dan menghilangkan pernyataan-pernyataan keras.
"Sumber persoalan ada di UU MD3, dimana kuorum fraksi adalah 5+5. Tapi saya meyakini ke depan tidak akan terjadi lagi," kata Pram.
Melelahkan
Mantan wakil ketua DPR itu mengakui proses penyelesaian konflik dua kubu ini cukup melelahkan.
"Saya bertemu Hatta (Hatta Rajasa) itu dalam waktu satu bulan ini mungkin lebih sering ketemu daripada anak mantunya," kata Pram.
Meski begitu, Pram optimis revisi Undang-undang MD3 yang disepakati kedua belah pihak akan diselesaikan sebelum DPR memasuki masa reses pada 5 Desember 2014.
"Yang paling penting perlu itikad baik pemerintah, karena selain DPR juga ada pemrintah. Dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi tentang UU MD3," jelas dia.
Post a Comment