Menkes: Kartu Sehat Jamin Pemerataan Layanan Kesehatan
VIVAnews - Kementerian Kesehatan menggelar Simposium Regional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Regional Asia Pasifik ke-2 Tahun 2014 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa 18 November 2014.
Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek menyoroti tiga aspek penting dalam faktor kesehatan yang terkait dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat simposium itu.
Menurut dia, pembangunan kesehatan dianggap sebagai komponen penting dari pembangunan kualitas sumber daya manusia atau human development. Kemudian, mengenai JKN, yang akan dikembangkan menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ini merupakan program prioritas dan merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
"KIS ini dalam rangka menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan, untuk mencapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC)," katanya.
Sementara itu, yang ketiga adalah mengenai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yang mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi atau bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan berbasis fakta.
"Antara proses pengambilan keputusan berbasis bukti dan proses penelitian merupakan satu siklus mata rantai yang memutar dan tiada henti," kata Nila.
Dalam program pembangunan kesehatan yang dijalankan oleh pelaksana seperti Ditjen, Dinas Kesehatan atau rumah sakit, peneliti dapat melakukan identifikasi apa masalah yang harus dijawab dengan penelitian.
Simposium Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesehatan Asia Pasifik tahun ini diangkat dengan tema "Health Innovation and Health System Strengthening towards Implementation of National Health Insurance".
"Saya menyambut baik dan bangga atas terselenggaranya simposium ini, karena sangat penting untuk menghimpun hasil riset dan kajian terkait jaminan kesehatan nasional dalam pengambilan kebijakan nasional," kata Nila.
Dalam kesempatan ini, Nila juga menyampaikan apresiasi tinggi atas peluncuran 50 buku yang diterbitkan Badan Litbangkes. Buku-buku tersebut menjadi wahana bagi masyarakat dan berguna bagi perbaikan kebijakan kesehatan.
"Akhirnya saya berharap para peneliti kesehatan terus mengasah kemampuan dan kepekaannya, serta meng-update diri dengan berbagai informasi dan pengetahuan agar mampu memberikan pemikiran serta solusi bagi penyelesaian masalah-masalah kesehatan baik di pusat dan daerah," katanya.
Simposium ini diselenggarakan dengan melibatkan peserta luar negeri yang berasal dari Oman, Arab Saudi, Korea Selatan, Philipina, Thailand, dan Australia.
Berbagai pengalaman, kebijakan, dan tantangan dihadapi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masing-masing negara tersebut akan lebih mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan kesehatan di negara-negara tersebut termasuk Indonesia.
"KIS ini dalam rangka menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan, untuk mencapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC)," katanya.
Sementara itu, yang ketiga adalah mengenai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) yang mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi atau bukti ilmiah dalam proses pengambilan keputusan berbasis fakta.
"Antara proses pengambilan keputusan berbasis bukti dan proses penelitian merupakan satu siklus mata rantai yang memutar dan tiada henti," kata Nila.
Dalam program pembangunan kesehatan yang dijalankan oleh pelaksana seperti Ditjen, Dinas Kesehatan atau rumah sakit, peneliti dapat melakukan identifikasi apa masalah yang harus dijawab dengan penelitian.
Simposium Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesehatan Asia Pasifik tahun ini diangkat dengan tema "Health Innovation and Health System Strengthening towards Implementation of National Health Insurance".
"Saya menyambut baik dan bangga atas terselenggaranya simposium ini, karena sangat penting untuk menghimpun hasil riset dan kajian terkait jaminan kesehatan nasional dalam pengambilan kebijakan nasional," kata Nila.
Dalam kesempatan ini, Nila juga menyampaikan apresiasi tinggi atas peluncuran 50 buku yang diterbitkan Badan Litbangkes. Buku-buku tersebut menjadi wahana bagi masyarakat dan berguna bagi perbaikan kebijakan kesehatan.
"Akhirnya saya berharap para peneliti kesehatan terus mengasah kemampuan dan kepekaannya, serta meng-update diri dengan berbagai informasi dan pengetahuan agar mampu memberikan pemikiran serta solusi bagi penyelesaian masalah-masalah kesehatan baik di pusat dan daerah," katanya.
Simposium ini diselenggarakan dengan melibatkan peserta luar negeri yang berasal dari Oman, Arab Saudi, Korea Selatan, Philipina, Thailand, dan Australia.
Berbagai pengalaman, kebijakan, dan tantangan dihadapi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di masing-masing negara tersebut akan lebih mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan kesehatan di negara-negara tersebut termasuk Indonesia.
Post a Comment